Selain
penghasil emas terbaik dan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki cadangangas
alam yang paling besar di dunia yang berada di Blok Natuna. Berapa banyak
cadangan gas alam yang tersimpan di Blok Natuna?
Baru
perkiraan, hanya dari Blok Natuna D Alpha saja, Indonesia
sudah memiliki cadangan gas alam sebesar 200 triliun kubik gas alami. Selain
Blok Natuna, Indonesia masih memiliki beberapa blok-blok penghasil gas alam
lainnya.
Sejarah
Perusahaan Gas Negara (PGN)
PT
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk disingkat PGN (IDX: PGAS) adalah sebuah
BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi.
Semula
pengusahaan gas di Indonesia adalah perusahaan gas swasta Belanda yang bernama
I.J.N. Eindhoven & Coberdiri pada tahun 1859 yang memperkenalkan
penggunaan gas kota di Indonesia yang terbuat dari batu bara.
Proses peralihan kekuasaan kembali
terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada
Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui
delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI
Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan
perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia.
§ Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk
Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan
kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.
§ Pada tahun 1958 perusahaan tersebut dinasionalisasi
dan diubah menjadi PN Gas.
§ Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas
diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang
bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1
Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan
Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan
Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.
§ Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 1965 berubah menjadi
Perusahaan Gas Negara. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai hari
jadi PGN pada tiap tahunnya.
§ Perusahaan ini yang semula mengalirkan gas buatan dari
batu bara dan minyak dengan teknik Catalytic Reforming yang
tidak ekonomis mulai menggantinya dengan mengalirkan gas alam pada tahun 1974
di kota Cirebon. Konsumennya adalah sektor rumah tangga, komersial dan
industri. Penyaluran gas alam untuk pertama kali dilakukan di Cirebon tahun
1974, kemudian disusul berturut-turut di wilayah Jakarta tahun 1979, Bogor
tahun 1980, Medan tahun 1985, Surabaya tahun 1994, dan Palembang tahun 1996.
§ Berdasarkan kinerjanya yang terus mengalami
peningkatan, maka pada tahun 1984 statusnya berubah menjadi Perusahaan Umum Gas
Negara Perum dan pada tahun 1994 statusnya ditingkatkan lagi menjadi PT
Perusahaan Gas Negara (Persero) dengan penambahan ruang lingkup usaha yang
lebih luas yaitu selain di bidang distribusi gas bumi juga di bidang yang lebih
ke sektor hulu yaitu di bidang transmisi, dimana PGN berfungsi sebagai
transporter.
PGN kemudian memasuki babak baru menjadi
perusahaan terbuka ditandai dengan tercatatnya saham PGN pada tanggal 15
Desember 2003 di Bursa Efek Indonesia dan namanya resmi menjadi PT Perusahaan
Gas Negara (Persero) Tbk.
Bisnis
PGN
1. Distribusi gas bumi
PGN mengoperasikan jalur pipa distribusi
gas sepanjang lebih dari 3.750 km, menyuplai gas bumi ke pembangkit listrik,
industri, usaha komersial termasuk restoran, hotel dan rumah sakit, serta rumah
tangga di wilayah-wilayah yang paling padat penduduknya di Indonesia. PGN
mendapatkan keuntungan dari penjualan gas kepada konsumen.
2. Transmisi Gas Bumi
Jalur pipa transmisi gas bumi PGN
terdiri dari jaringan pipa bertekanan tinggi sepanjang sekitar 2.160 km yang
mengirimkan gas bumi dari sumber gas bumi ke stasiun penerima pembeli. PGN
menerima Toll Fee untuk pengiriman gas sesuai dengan Perjanjian Transportasi
Gas (GTA) yang berlaku selama 10-20 tahun. Unit Bisnis Strategis
Untuk mengawasi kegiatan operasional
transmisi dan distribusi, PGN membagi area bisnisnya menjadi empat Unit Bisnis
Strategis dengan fokus geografis masing-masing:
§ SBU Distribusi Wilayah I, mencakup area Sumatera Selatan, Lampung hingga Jawa
Barat (termasuk Jakarta).
§ SBU Distribusi Wilayah II, mencakup area Jawa Timur.
§ SBU Distribusi Wilayah III, mencakup Sumatera Utara, Riau (Pekanbaru) dan
Kepulauan Riau (Batam).
§ SBU Transmisi,
mencakup jaringan transmisi di Sumatera Selatan dan Jawa.
Selain itu, anak perusahaan PGN, PT
Transportasi Gas Indonesia, mengelola bisnis transmisi gas bumi untuk jaringan
Grissik-Duri dan Grissik-Singapura. Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi :
§ PT Transportasi Gas Indonesia : transmisi gas bumi
§ PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGASCOM) : telekomunikasi
§ PT PGAS Solution :
konstruksi, enjiniring, operation & maintenance
§ PT Nusantara Regas : terminal penyimpanan dan regasifikasi terapung
§ PT Saka Energi Indonesia : kegiatan di bidang hulu
§ PT Gagas Energi Indonesia : kegiatan di bidang hilir
§ PT Gas Energi Jambi : perdagangan, konstruksi dan jasa
§ PT Banten Gas Synergi : jasa, transportasi, perdagangan dan
pertambangan (Afiliasi)
§ PT PGN LNG Indonesia: bisnis LNG dan terminal penyimpanan dan regasifikasi
terapung
Saham
PGN (Kode Saham : PGAS)
Seiring dengan gencarnya privatisasi
BUMN di Indonesia, maka pemerintah melakukan penjualan saham perdana PT
Perusahaan Gas Negara (Tbk) pada tanggal 05 Desember 2003.
PGAS memperoleh pernyataan efektif dari
Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PGAS (IPO) kepada
masyarakat sebanyak 1.296.296.000 dengan nilai nominal Rp. 500,- per saham
dengan harga penawaran Rp. 1.500,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan
pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 15 Desember 2003.
Pada pertengahan Januari 2007, informasi
keterlambatan komersialisasi gas via pipa transmisi SSWJ dari manajemen PGN
menjadi penyebab utama anjloknya harga saham BUMN itu hingga sebesar 23% dalam
satu hari.
Sentimen negatif di pasar modal itu
berkaitan dengan kecurigaan bahwa PGN dan pemerintah menutup-nutupi
keterlambatan proyek tersebut yang harusnya sudah operasi pada Desember 2006,
tapi tertunda hingga Januari 2007 dan tertunda lagi hingga Maret.
Akibatnya PGN dikenakan denda oleh
Pertamina sebesar US$ 15.000 per hari sejak 1 November 2006. Pada tahun 2011,
komposisi saham pemerintah mencapai 57% dan sisanya publik sebanyak 43%.
Negosiasi
Dengan Rekanan dari China
Meskipun
terjadi penurunan harga minyak pada akhir tahun 2008 lalu, pemerintah telah
bersikeras bergerak maju dengan proses negosiasi ulang dengan China untuk harga
gas alam cair (liquefied natural gas / LNG) dari lapangan
eksplorasi gas “Tangguh” di Papua untuk diekspor ke negara itu.
“Setelah dihentikan produksinya karena
pecahnya krisis keuangan global pada kuartal ketiga di tahun ini (Des. 2008
-red), pemerintah dijadwalkan untuk melanjutkan re-negosiasi dengan rekanan
dari China pada Januari 2009,” menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sejak konvensi minyak tanah ke gas, pemerintah mengeluarkan tabung elpiji 5
kg yang lebih kecil.
“Kami
akan me-refresh (negosiasi) pada bulan Januari 2009,” kata Kalla dalam
kunjungannya ke proyek LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat,
seperti dilansir Antara.
Sebelumnya, ketika mengunjungi China,
Kalla mengatakan kontrak LNG Tangguh dengan China akan dinegosiasi ulang karena
posisi Indonesia dipandang sebagai di pihak yang kalah.
Namun, ia tidak mengungkapkan rincian
apapun dari apa yang sedang ditawarkan ke Cina. “Kami akan membahas lebih
formula, tidak hanya soal harga. Negosiasi akan terus bergerak maju,” katanya.
Kurtubi, analis minyak dan gas,
mengatakan proses re-negosiasi LNG Tangguh untuk harga formula harus dibawa ke
tahap berikutnya meskipun harga minyak jatuh menjadi ke level sekitar US $ 30.
Dalam kontrak selama 25 tahun untuk
ekspor LNG ke China, harga telah ditetapkan sebesar $ 2,40 per mmbtu, dengan
penyesuaian kenaikan harga minyak mentah.
Kontroversial
kontrak gas alam cair (LNG) Tangguh ini lalu ditandatangani oleh pemerintah
Indonesia dan perusahaan di Provinsi Fujian, China pada tahun 2002 di bawah
pemerintahan presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri.
Harga LNG pada saat penandatanganan
kontrak itu didasarkan pada harga minyak mentah saat itu, US $ 20 per barel.
Pemerintah Cina sebelumnya telah sepakat
untuk menaikkan harga $ 3,80 per mmbtu, tetapi pemerintah Indonesia menolak
tawaran itu, dan mengatakan itu masih terlalu rendah.
Lapangan
gas Tangguh dikembangkan oleh konsorsium BP Plc, (37,16 persen), MI Berau (16,3
persen), CNOOC (13,9 persen), Nippon Oil (12,23 persen), KG Berau / KG Wiriagar
(10 persen), LNG JapanCorporation (7,35 persen) dan Talisman (3,06
persen).
Pemanfaatan
Gas di Indonesia
Pemanfaatan gas alam di negara kita
dimulai pada tahun 1960-an dimana saat itu produksi gas alam dari ladang gas
alam PT Stanvac Indonesia di Pendopo, Sumatera Selatan dikirim melalui pipa gas
ke pabrik pupuk Pusri IA, PT. Pupuk Sriwidjaja di Palembang.
Perkembangan pemanfaatan gas alam di
Indonesia meningkat pesat sejaktahun 1974, dimana PERTAMINA mulai memasok gas
alam melalui pipa gas dari ladang gas alam di Prabumulih, Sumatera Selatan ke
pabrik pupuk Pusri II, Pusri III dan Pusri IV di Palembang.
Tabung gas elpiji ukuran 12 kg.
Karena sudah terlalu tua dan tidak
efisien, pada tahun 1993 Pusri IA ditutup, dan digantikan oleh Pusri IB yang
dibangun oleh putera-puteri bangsa Indonesia sendiri.
Pada masa itu Pusri IB merupakan pabrik
pupuk paling modern di kawasan Asia, karena menggunakan teknologi tinggi.
Di
Jawa Barat, pada waktu yang bersamaan, 1974, PERTAMINA juga memasok gas alam
melalui pipa gas dari ladang gas alam di lepas pantai (off shore) laut
Jawa dan kawasan Cirebon untuk pabrik pupuk dan industri menengah dan berat di
kawasan Jawa Barat dan Cilegon Banten.
Pipa gas alam yang membentang dari
kawasan Cirebon menuju Cilegon, Banten memasok gas alam antara lain ke pabrik
semen, pabrik pupuk, pabrik keramik, pabrik baja dan pembangkit listrik tenaga
gas dan uap.
Salah satu daerah penghasil gas alam
terbesar di Indonesia adalah Aceh. Sumber gas alam yang terdapat di di daerah
Kota Lhokseumawe dikelola oleh PT Arun NGL Company.
Gas alam telah diproduksikan sejak tahun
1979 dan diekspor ke Jepang dan Korea Selatan. Selain itu di Krueng Geukuh,
Nanggröe Aceh Barôh (kabupaten Aceh Utara) juga terdapat PT Pupuk Iskandar Muda
pabrik pupuk urea, dengan bahan baku dari gas alam.
10 Produsen Gas
Terbesar di Indonesia
Perusahaan manakah yang paling banyak
berkontribusi? Berikut dikutip dari bahan tertulis SKK Migas Kamis (7/2/2013),
perusahaan-perusahaan gas terbesar di Indonesia tersebut adalah:
1.
PT Total E&P Indonesie (Prancis), merupakan
kontributor terbesar produksi gas RI. Perusahaan tersebut menghasilkan gas
1.693,98 mmscfd dari Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Angka itu sekitar 20,8%
dari total produksi gas nasional.
2.
BP Berau (Inggris), berada di peringkat dua yang tingkat
produksinya mencapai 1.219 mmscfd atau sekitar 15% dari total produksi
nasional.
3.
PT Pertamina, Persero (Indonesia),
perusahaan pelat merah Indonesia baru ada di peringkat ketiga, berkontribusi
sekitar 12,9% dari total produksi nasional atau setara 1.049,25 mmscfd.
4.
ConocoPhillips Grissik (Amerika Serikat),
di posisi keempat ini menghasilkan gas 1.027,02 mmscfd dari Blok Koridor,
Sumatera Selatan. Angka itu setara 12,6% dari total produksi gas di Tanah Air.
5.
ConocoPhillips Indonesia Ltd (Amerika Serikat), menempati ranking kelima sebagai produksi gas
terbesar di Indonesia. Perusahaan yang masih juga dimiliki AS tersebut
memproduksi gas sebanyak 432,94 mmscfd dari South Natuna East Sea Blok B.
6.
Vico Indonesia (Inggris), memproduksi 380,94
mmscfd,
7.
ExxonMobil Oil Indonesia (Amerika Serikat), memproduksi 369,22 mmscfd.
8.
Kangean Energy, menghasilkan 294,99 mmscfd dari
lapangan Terang Sirasun Batur.
9.
PetroChina Jabung (Cina), memproduksi sebanyak
264,99 mmscfd ada di posisi ke-9.
10.
PT PHE ONWJ (Indonesia), menempati posisi
terakhir ini adalah anak usaha Pertamina menjadi kontributor ke-10 dengan
tingkat produksi 212,46 mmscfd.
Saat ini sekitar 52% sumber energi dalam
negeri masih dipenuhi oleh BBM, 28% gas bumi, 15% batu bara, 3% tenaga air dan
2% panas bumi. Dengan semakin berkurangnya cadangan minyak, otomatis gas bumi
merupakan energi pengganti BBM yang paling tepat saat ini.
Berujuk pada road map yang disusun
kementrian ESDM, ke depan konsumsi gas dan batu bara akan mulai ditingkatkan
untuk menggantikan BBM, sehingga mampu memenuhi kebutuhan energi nasional
sampai 53%. Sedangkan BBM menjadi hanya 20%.
Total
Cadangan Gas Alam di Dunia
Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas
Bumi (SKK Migas) mencatat realisasi produksi gas nasional hingga 27 Januari 2013
lalu mencapai 8.152,53 juta kaki kubik per hari (mmscfd).
Secara garis besar pemanfaatan gas alam
dibagi atas 3 kelompok yaitu :
§
1. Gas alam sebagai bahan bakar.
§
2. Gas LNG sebagai komoditas ekspor, dan
§
3. Gas sebagai bahan
baku (pupuk, petrokimia, metanol,
plastik,industri besi tuang dan sebagainya.
Teknologi mutakhir juga telah dapat
memanfaatkan gas alam untuk air conditioner (AC=penyejuk udara), seperti yang
digunakan di bandara Bangkok, Thailand dan beberapa bangunan gedung perguruan
tinggi di Australia.
Total
cadangan gas dunia (yang sudah dikonfirmasi) adalah 6,112 triliun kaki persegi.
Daftar 20 besar negara dengan cadangan gas terbesar dalam satuan triliun kaki
persegi(trillion cu ft) adalah :
1. Rusia = 1,680
2. Iran = 971
3. Qatar = 911
4. Arab Saudi = 241
5. United Arab Emirates = 214
6. Amerika Serikat = 193
7. Nigeria = 185
8. Aljazair = 161
9. Venezuela = 151
10. Irak = 112
11. Indonesia = 98
12. Norwegia = 84
13. Malaysia =75
14. Turkmenistan = 71
15. Uzbekistan = 66
16. Kazakhstan = 65
17. Belanda = 62
18. Mesir = 59
19. Kanada = 57
20. Kuwait = 56
Korversi
Minyak Tanah ke Gas
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)
mengulas kesuksesannya kala memberlakukan program konversi minyak tanah menjadi
gas di sela-sela acara peresmian pengoperasian Terminal LPG milik Bosowa Group
di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/12/12) lalu.
JK
menjelaskan, pemberlakuan konversi minyak tanah ke gas dilakukan untuk
mengurangi subsidi energi pada tahun 2005 yang dinilai hampir membuat bangkrut
negara.
Menurut JK, beberapa langkah yang
diambil antara lain menaikkan harga BBM (termasuk minyak tanah) hingga dua
kali.
Kenaikan itu pun dilakukan dua hari
menjelang puasa dengan pertimbangan pada bulan tersebut, umumnya, masyarakat
hanya memasak dua kali sehingga kenaikan harga tidak terlampau memberatkan.
Setelah itu pemerintah melalui survei
menemukan fakta bahwa belanja minyak tanah yang dilakukan masyarakat setiap
pekan umumnya berada dikisaran Rp 15.000.
Sehingga ada upaya untuk membuat tabung
gas yang bisa dihargai di kisaran Rp 15.000, agar konversi bisa diterima
masyarakat. “Akhirnya lahir lah tabung tiga kilogram, karena saat itu yang
penting harganya terjangkau,” ujar JK.
Saat itu menurut dia, pemerintah melalui
PT Pertamina harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 15 triliun dalam melakukan
konversi minyak tanah ke gas. Selain itu untuk memastikan pemberlakuannya
sehat, maka diputuskan tidak melalui tender. Dengan program itu, negara dapat
menghemat 10 juta kilo liter BBM, sekaligus anggaran subsidinya. (rr/bsc)
Subsidi
BBM jadi Kambing Hitam Kacaunya Ekonomi Nasional
Pengamat
ekonomi Universitas Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko menilai subsidi Bahan
Bakar Minyak sebagai ‘Top Looser’ yang menjadi penyebab karut
marut neraca pembayaran Indonesia.
“Kalau
dikatakan top looser-nya itu siapa, ya itu BBM,” kata Agustinus di
Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (18/12/2013) lalu. Dia menyebutkan, hanya
ada dua jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan defisit neraca transaksi
berjalan terkait besarnya impor BBM, yakni:
1.
Menaikkan harga BBM
bersubsidi, dan
2.
Membatasi konsumsi BBM
bersubsidi (program RFID).
“Kalau kenaikan tidak bisa karena
pemilu. Ya batasi konsumsinya. Menurut saya agak sulit untuk memitigasi
konsumsi BBM karena ada beberapa kebijakan yang kontra produktif, mobil murah
misalnya.
Itu jelas akan menaikkan konsumsi BBM.
Jadi kalau mau dibilang ya harusnya itu naik harga BBM untuk membatasi konsumsi
dan mengurangi beban impor, dan juga fiskal,” jelas Agustinus.
Menurutnya, Kementerian ESDM memiliki
peran vital dalam mengatasi persoalan impor dan konsumsi BBM.
“Jadi sebetulnya kalau mau di matrix itu
sebenarnya kerjaan ESDM itu juga tidak kalah serius untuk mengatasi masalah
defisit neraca pembayaran karena defisit yang paling besar itu karena impor
BBM,” tutup Agustinus.
Alasan
Pertamina naikkan harga elpiji 12 Kg
PT Pertamina, selaku distributor gas
elpiji, memutuskan untuk menaikkan harga jual tabung 12 Kg sesaat selepas tahun
baru. Pertamina menaikkan harga Elpiji non subsidi kemasan 12 Kg menyusul
tingginya harga pokok elpiji di pasar dan turunnya nilai tukar Rupiah yang
menyebabkan kerugian perusahaan semakin besar.
Pertamina memberlakukan harga baru
elpiji non subsidi kemasan 12 Kg secara serentak di seluruh Indonesia dengan
rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp 3.959 per Kg. Saat ini harga
jual elpiji 12 Kg rata-rata sebesar Rp 120.000 per tabung dan bervariasi di
tiap daerah.
“Besaran
kenaikan di tingkat konsumen akan bervariasi berdasarkan jarak SPBBE ke titik
serah (supply point),” tutur Vice President Corporate
Communication Pertamina, Ali Mundakir. Dengan kenaikan
inipun, lanjutnya, Pertamina masih ‘jual rugi’ kepada konsumen Elpiji non
subsidi kemasan 12 Kg sebesar Rp 2.100 per Kg.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta
Rajasa menegaskan dampak penaikan harga elpiji 12 Kg terhadap inflasi rendah.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa melarang PT Pertamina untuk menaikkan harga
elpiji 12 Kg. Mengingat barang itu tidak disubsidi oleh pemerintah.
“Kalau saya punya keinginan tentu kita
tahan. Jangan dulu dinaikkan,” kata Hatta di Gedung Bursa Efek Indonesia,
Jakarta, Kamis (2/1/14). Ancang-ancang menaikkan harga elpiji ini sebenarnya
telah dilakukan lama oleh Pertamina. Namun selalu gagal karena mendapat desakan
penolakan dari pemerintah.
Pemerintah beralasan kenaikan ini akan
memberatkan beban hidup rakyat dan mengganggu stabilitas perekonomian. Akan
tetapi, sebagai sebuah perusahaan, Pertamina mengaku harus menerapkan good
governance karena bertanggung jawab pada pemegang saham.
Lalu apa saja sebetulnya alasan
Pertamina harus menaikkan harga elpiji 12 kg? Ada 4 alasan mendasar atas
kenaikan itu adalah:
1. Rekomendasi Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
Keputusan ini merupakan tindak lanjut
atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan
pada bulan Februari 2013, di mana Pertamina menanggung kerugian atas bisnis
Elpiji non subsidi selama tahun 2011 sampai dengan Oktober 2012 sebesar Rp 7,73
triliun, yang hal itu dapat dianggap menyebabkan kerugian negara.
2. Selalu tanggung
kerugian
Dengan konsumsi Elpiji non-subsidi
kemasan 12 Kg tahun 2013 yang mencapai 977.000 ton, di sisi lain harga pokok perolehan
Elpiji rata-rata meningkat menjadi USD 873, serta nilai tukar Rupiah yang
melemah terhadap dolar, maka kerugian Pertamina sepanjang tahun ini
diperkirakan mencapai lebih dari Rp 5,7 triliun. Kerugian tersebut timbul
sebagai akibat dari harga jual Elpiji non subsidi 12 Kg yang masih jauh di
bawah harga pokok perolehan.
Harga yang berlaku saat ini merupakan
harga yang ditetapkan pada Oktober 2009 yaitu Rp 5.850 per Kg, sedangkan harga
pokok perolehan kini telah mencapai Rp 10.785 per Kg. Dengan kondisi ini maka
Pertamina selama ini telah ‘jual rugi’ dan menanggung selisihnya.
3. Kerugian telah
mencapai Rp 22 triliun
Pertamina mencatat akumulasi kerugian
penjualan elpiji 12 Kg telah mencapai Rp 22 triliun dalam 6 tahun terakhir.
Pertamina mengaku selalu kesulitan mengembangkan bisnis perusahaan jika
kejadian ini terus berlanjut di masa mendatang.
“Kondisi ini tentunya tidak sehat secara
korporasi karena tidak mendukung Pertamina dalam menjamin keberlangsungan
pasokan elpiji kepada masyarakat,” tutur Vice President Corporate Communication
Pertamina Ali Mundakir.
4. Konsumen elpiji 12
Kg golongan mampu
Dengan pola konsumsi Elpiji non subsidi
kemasan 12kg di masyarakat yang umumnya dapat digunakan untuk 1 hingga 1,5
bulan, kenaikan harga tersebut akan memberikan dampak tambahan pengeluaran
sampai dengan Rp. 47.000 per bulan atau Rp.1.566 per hari.?
Kondisi
ini diyakini tidak akan banyak berpengaruh pada daya beli masyarakat mengingat
konsumen Elpiji non subsidi kemasan 12kg adalah kalangan mampu. Untuk masyarakat
konsumen ekonomi lemah dan usaha mikro, Pemerintah telah menyediakan LPG 3 kg
bersubsidi yang harganya lebih murah. (IWP / Antara / thejakartapost /
merdeka / Wikipedia / Ndw/ liputan6.com/ energitoday.com / indomigas.com)